Jawaban singkat
Cara membuat sertifikat halal UMKM: siapkan NIB, buka ptsp.halal.go.id, klik Daftar di sini untuk membuat akun SiHalal, lengkapi data permohonan, lalu pilih Pendamping Proses Produk Halal (PPH) di dekat lokasi usaha. Pendamping memverifikasi produk di lapangan, BPJPH menerbitkan Surat Tanda Terima Dokumen, dan setelah sidang fatwa sertifikat terbit elektronik di SiHalal. Jalur self declare gratis bagi UMK yang memenuhi kriteria.
Banyak panduan masih menulis bahwa UMK wajib bersertifikat halal sejak 17 Oktober 2026. BPJPH sudah mengumumkan penyesuaian lewat PP Nomor 40 Tahun 2026, jadi tenggat untuk makanan dan minuman UMK kini 17 Oktober 2028. Artikel ini mengikuti halaman resmi BPJPH yang kami baca ulang pada 11 November 2026.
Status wajib halal untuk usaha Anda (per 11 November 2026)
Menurut BPJPH, PP 40/2026 mengubah PP 42/2024 untuk sebagian kelompok produk. Prinsip wajib halal tetap berlaku, dan BPJPH meminta pelaku usaha memakai waktu tambahan untuk bersiap, bukan menunda.
| Kelompok produk | Wajib bersertifikat halal |
|---|---|
| Makanan, minuman, penyembelihan: usaha menengah dan besar | Sejak 18 Oktober 2024 (tidak berubah) |
| Makanan, minuman, penyembelihan: usaha mikro dan kecil (UMK) | Penahapan sampai 17 Oktober 2028 |
| Produk makanan dan minuman dari luar negeri | Mulai 18 Oktober 2028 |
| Kosmetik, suplemen, obat bahan alam, barang gunaan tertentu | Penahapan sampai 17 Oktober 2028 |
Mengurus sekarang tetap masuk akal. Sertifikat membuat produk bisa memakai label halal, dan jatah sertifikasi gratis dari pemerintah jumlahnya terbatas.
Syarat self declare: apakah usaha Anda memenuhi?
Jalur self declare hanya untuk produk UMK yang memenuhi tiga kriteria dari BPJPH:
- Tidak berisiko atau memakai bahan yang sudah dipastikan kehalalannya.
- Proses produksinya sederhana dan kehalalannya bisa dipastikan.
- Pemilik usaha sudah punya NIB. Belum punya? Ikuti cara membuat NIB perorangan atau NIB untuk badan usaha.
Produk yang perlu diuji, misalnya memakai bahan berisiko, harus lewat jalur reguler: diperiksa Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) yang punya auditor dan laboratorium, lalu disidangkan oleh Komisi Fatwa MUI.
Cara membuat sertifikat halal UMKM, langkah demi langkah
Skema di bawah memakai tulisan yang tampil di halaman login SiHalal (dicek 11 November 2026). Menu setelah login tidak dijelaskan di halaman resmi yang bisa kami baca, jadi tidak kami gambar. Ikuti petunjuk di layar SiHalal.
SkemaTampilan SiHalal (ptsp.halal.go.id) yang disederhanakan
Siapkan NIB
Pelaku usaha yang sudah punya NIB bisa langsung mendaftar. NIB diurus gratis di OSS.
Buat akun SiHalal
Buka ptsp.halal.go.id, klik Daftar di sini, lalu isi data akun. BPJPH menegaskan pendaftaran satu pintu lewat situs ini dan tidak perlu membawa berkas ke kantor BPJPH. Gunakan Google Chrome versi terbaru, sesuai anjuran di halaman login.
Lengkapi data permohonan dan pilih jalur self declare
Isi data usaha dan produk, lalu ajukan permohonan sertifikat halal secara elektronik. Pilih skema self declare jika produk Anda memenuhi kriteria di atas.
Pilih Pendamping PPH sesuai lokasi
Pilih Pendamping Proses Produk Halal (PPH) yang tersedia di sekitar usaha Anda. Pendamping bernaung di bawah Lembaga Pendamping PPH (LP3H).
Terima kunjungan pendamping
Pendamping datang ke lokasi untuk verifikasi dan validasi kehalalan produk. Siapkan bahan, dapur, dan peralatan seperti di bagian persiapan di bawah.
Tunggu verifikasi BPJPH dan sidang fatwa
BPJPH memverifikasi hasil pendampingan dan menerbitkan Surat Tanda Terima Dokumen (STTD). Hasilnya lalu disidangkan Komite Fatwa Produk Halal.
Unduh sertifikat di SiHalal
Setelah ketetapan halal keluar, BPJPH menerbitkan sertifikat halal elektronik lewat SiHalal secara otomatis. Anda tinggal mengunduhnya.
Peta alur di bawah merangkum urutan resmi dari BPJPH. Ini peta tahapan, bukan tampilan layar SiHalal.
SkemaTampilan Alur self declare (peta tahapan, bukan tampilan SiHalal) yang disederhanakan
Persiapan sebelum pendamping datang: contoh kafe di Gading Serpong
Panduan resmi menyebut pendamping memverifikasi kehalalan produk di lapangan. Daftar di bawah adalah saran persiapan dari kami, bukan daftar wajib BPJPH. Contohnya sebuah kafe kecil di Gading Serpong yang menjual kopi susu, roti bakar, dan nasi ayam.
| Yang disiapkan | Contoh untuk kafe |
|---|---|
| Daftar produk | Kopi susu, roti bakar cokelat, nasi ayam sambal |
| Daftar bahan dan merek | Susu, sirup cokelat, roti, ayam, kecap, minyak goreng (catat nama merek dan pemasok) |
| Bukti bahan | Foto kemasan yang menunjukkan label halal atau keterangan halal dari pemasok |
| Alur produksi | Dari belanja bahan, penyimpanan, memasak, sampai penyajian |
| Kondisi dapur | Peralatan bersih, bahan halal tidak bercampur dengan bahan non-halal |
Catat semua bahan sekarang, sebelum mengisi permohonan. Bahan yang ternyata tidak jelas statusnya adalah penyebab paling mudah membuat produk keluar dari kriteria self declare.
Biaya sertifikat halal untuk UMK
Kepala BPJPH Haikal Hasan menyatakan mengurus sertifikasi halal murah, bahkan gratis bagi UMK yang memenuhi kriteria. Skema gratis itu bernama Sehati. BPJPH menyiapkan kuota 1,2 juta sertifikat gratis untuk tahun 2025 dan terus berupaya menaikkannya. Kami tidak menemukan angka kuota 2026 di halaman resmi, jadi cek kuota terbaru di SiHalal atau hubungi BPJPH.
Jalur reguler untuk produk yang perlu diuji tidak gratis. Besar biayanya tidak kami tulis karena halaman resmi yang kami baca tidak memuat tarifnya.
Setelah sertifikat terbit: pasang label halal
BPJPH mengajak pelaku usaha mempublikasikan label halal di kemasan, media sosial, website, dan iklan. Aturannya ada di Surat Edaran BPJPH Nomor 7 Tahun 2025 tentang Pencantuman Label Halal Indonesia. Pasang label di profil Google Maps dan menu GoFood atau ShopeeFood supaya pembeli yakin.
Punya produk makanan kemasan dari rumah? Selain halal, Anda perlu izin PIRT yang diurus lewat OSS dan SPPIRT.
Jika tidak berhasil
Tidak tahu memilih jalur self declare atau reguler
Kemungkinan penyebab: Produk memakai bahan yang statusnya belum jelas, atau prosesnya rumit
Solusi: Cocokkan dengan tiga kriteria self declare di atas. Produk yang perlu diuji harus lewat jalur reguler. Tanyakan ke BPJPH di 176 atau layanan@halal.go.id.
Tidak bisa mendaftar karena belum punya NIB
Kemungkinan penyebab: NIB adalah prasyarat pendaftaran
Solusi: Urus NIB lebih dulu di oss.go.id, lalu kembali ke SiHalal.
Halaman SiHalal tidak mau terbuka atau lambat
Kemungkinan penyebab: Peramban tidak didukung atau server sedang padat
Solusi: Pakai Google Chrome versi terbaru, seperti anjuran di halaman login, lalu coba lagi di jam yang lebih sepi.
Bingung memilih Pendamping PPH
Kemungkinan penyebab: Banyak pendamping di sekitar lokasi usaha
Solusi: Pilih yang tersedia sesuai lokasi usaha di SiHalal. Tanya BPJPH lewat WhatsApp +6281-1142-1142 jika ragu.
Cek sebelum mengajukan
0/5Pertanyaan yang sering ditanyakan
Di mana pembuatan sertifikat halal? Secara online di ptsp.halal.go.id lewat SiHalal. BPJPH menyebut pendaftaran satu pintu di situs itu, tanpa membawa berkas ke kantor BPJPH.
Apakah sertifikasi halal wajib untuk UMKM? Wajib, tetapi untuk makanan dan minuman UMK masa penahapannya disesuaikan sampai 17 Oktober 2028 lewat PP 40 Tahun 2026.
Berapa biaya sertifikat halal untuk UMKM? Gratis lewat jalur self declare bagi UMK yang memenuhi kriteria. Jalur reguler untuk produk yang perlu diuji tidak gratis.
Siapa yang memeriksa produk di jalur self declare? Pendamping Proses Produk Halal (PPH) dari LP3H. Hasilnya diverifikasi BPJPH, lalu disidangkan Komite Fatwa Produk Halal.
Baca juga
- Cara membuat NIB perorangan di OSS: syarat awal pendaftaran SiHalal.
- Cara membuat NIB untuk badan usaha: jika usaha Anda berbentuk PT atau CV.
- Pajak penghasilan UMKM: urusan legal berikutnya.
- Cara menaikkan penjualan GoFood: manfaatkan label halal di toko online.
- Mesin Ramai untuk usaha yang butuh pembeli lebih banyak.
Sumber
- BPJPH: Penyesuaian Penahapan Kewajiban Sertifikasi Halal Diatur dalam PP 40 Tahun 2026 · diakses 11 November 2026
- BPJPH: Kepala BPJPH, Urus Sertifikasi Halal itu Mudah, Begini Caranya · diakses 11 November 2026
- BPJPH: Sambut Wajib Halal Oktober 2026 (label halal, SE BPJPH No. 7 Tahun 2025) · diakses 11 November 2026
- BPJPH: SiHalal, halaman login · diakses 11 November 2026



