Contoh Kontrak Kerja Sama dengan Mitra Usaha (Template + Penjelasan Tiap Klausul)

Template kontrak kerja sama 10 pasal untuk mitra usaha, lengkap dengan penjelasan klausul, contoh hitungan bagi hasil, dan aturan bea meterai Rp 10.000.

Oleh Tim Redaksi Nova Media Lab8 menit baca

Ilustrasi dokumen kontrak kerja sama dengan mitra usaha

Jawaban singkat

Kontrak kerja sama dengan mitra usaha harus memuat identitas para pihak, ruang lingkup, hak dan kewajiban, pembagian uang, jangka waktu, pengakhiran, dan cara menyelesaikan sengketa. Template 10 pasal di bawah bisa Anda salin, lengkap dengan penjelasan tiap klausul. Perjanjian tertulis dikenai bea meterai Rp 10.000 per dokumen, dan bagi dua pihak, masing-masing menanggung dokumen yang ia terima.

Contoh kontrak di hasil pencarian umumnya berupa PDF atau dokumen tanpa penjelasan. Anda tahu kalimatnya, tetapi tidak tahu mengapa klausul itu ada dan apa yang harus diubah untuk usaha Anda. Di sini setiap pasal diberi catatan singkat, ditambah contoh hitungan bagi hasil untuk usaha kecil.

Artikel ini panduan umum, bukan nasihat hukum. Untuk kerja sama bernilai besar, melibatkan tanah, saham, atau waralaba, minta notaris atau advokat memeriksa naskah akhirnya.

Poin penting

  • Perjanjian sah bila memenuhi empat syarat Pasal 1320 KUHPerdata: sepakat, cakap, hal tertentu, dan sebab yang halal.
  • Klausul yang paling sering diabaikan: cara pembagian uang, pengakhiran kerja sama, dan penyelesaian sengketa.
  • Tulis angka dan tanggal, bukan kata seperti "secukupnya" atau "secepatnya".
  • Bea meterai perjanjian Rp 10.000 per dokumen; pada dokumen dua pihak, masing-masing menanggung bea atas dokumen yang diterimanya.
  • Proposal hanya menawarkan. Kontrak dibuat setelah kedua pihak setuju.

Kontrak, MoU, dan proposal: pilih yang mana

Kalau Anda masih mengajak calon mitra, mulai dari contoh proposal kerjasama. Kontrak dipakai ketika isi kerja sama sudah disepakati.

DokumenFungsiMengikat?
ProposalMenawarkan ide kerja samaTidak
MoUMencatat kesepahaman awalTergantung isinya
Kontrak / perjanjian kerja samaMengatur hak, kewajiban, uang, dan sanksiYa, bagi para pihak

Syarat sah kontrak menurut KUHPerdata

Menurut Pasal 1320 KUHPerdata, perjanjian sah bila memenuhi empat syarat (dicek 30 Oktober 2026 lewat ulasan Binus). Dua syarat pertama menyangkut orangnya, dua berikutnya menyangkut isinya.

SyaratJenisBila tidak terpenuhi
Sepakat para pihak (tanpa paksaan, penipuan, atau kekhilafan)SubjektifDapat dibatalkan
Cakap membuat perjanjian (dewasa, tidak di bawah pengampuan)SubjektifDapat dibatalkan
Suatu hal tertentuObjektifBatal demi hukum
Sebab yang halal (tidak melanggar hukum, kesusilaan, ketertiban umum)ObjektifBatal demi hukum

Pasal 1338 menegaskan bahwa perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya, dan tidak dapat ditarik kembali sepihak. Karena itu isi kontrak harus Anda baca sampai habis sebelum tanda tangan.

Template kontrak kerja sama (10 pasal)

Salin blok ini, lalu ganti isi dalam kurung siku. Contoh ini cocok untuk kerja sama jasa atau bagi hasil antara dua usaha kecil.

SURAT PERJANJIAN KERJA SAMA
Nomor: [nomor/bulan/tahun]

Pada hari ini, [hari], tanggal [tanggal], bertempat di [kota], kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama      : [nama lengkap]
   Jabatan   : [pemilik / direktur] [nama usaha]
   NIK       : [16 digit]
   Alamat    : [alamat]
   Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

2. Nama      : [nama lengkap]
   Jabatan   : [pemilik / direktur] [nama usaha]
   NIK       : [16 digit]
   Alamat    : [alamat]
   Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Kedua pihak sepakat mengadakan kerja sama dengan ketentuan berikut.

PASAL 1 - MAKSUD DAN TUJUAN
Kerja sama ini bertujuan [uraian, mis. menjual produk PIHAK PERTAMA di gerai PIHAK KEDUA].

PASAL 2 - RUANG LINGKUP
(1) PIHAK PERTAMA menyediakan [barang / jasa / modal].
(2) PIHAK KEDUA menyediakan [tempat / tenaga / pemasaran].
(3) Hal di luar poin di atas tidak termasuk kerja sama ini.

PASAL 3 - HAK DAN KEWAJIBAN
(1) PIHAK PERTAMA wajib [...] dan berhak [...].
(2) PIHAK KEDUA wajib [...] dan berhak [...].
(3) Kedua pihak wajib membuat laporan [mingguan / bulanan] paling lambat tanggal [5].

PASAL 4 - NILAI DAN PEMBAGIAN HASIL
(1) Hasil usaha dihitung dari [omzet / laba bersih] setelah dikurangi [biaya yang disebut jelas].
(2) Pembagian: PIHAK PERTAMA [60]%, PIHAK KEDUA [40]%.
(3) Pembayaran dilakukan paling lambat tanggal [10] setiap bulan melalui rekening [bank, nomor, nama].
(4) Keterlambatan dikenai denda [0,1]% per hari dari jumlah terutang, paling banyak [5]%.

PASAL 5 - JANGKA WAKTU
Perjanjian berlaku [12] bulan sejak [tanggal mulai] sampai [tanggal berakhir], dan dapat diperpanjang secara tertulis paling lambat [30] hari sebelum berakhir.

PASAL 6 - KERAHASIAAN
Kedua pihak menjaga kerahasiaan harga, data pelanggan, dan informasi usaha selama kerja sama dan [2] tahun setelahnya.

PASAL 7 - PENGAKHIRAN
(1) Salah satu pihak boleh mengakhiri perjanjian dengan pemberitahuan tertulis [30] hari sebelumnya.
(2) Bila salah satu pihak lalai dan tidak memperbaiki dalam [14] hari setelah diberi teguran tertulis, pihak lain berhak mengakhiri perjanjian.

PASAL 8 - KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)
Kejadian di luar kendali para pihak (bencana alam, kebakaran, kebijakan pemerintah) membebaskan pihak terdampak dari denda, dengan syarat memberi tahu pihak lain secara tertulis dalam [7] hari.

PASAL 9 - PENYELESAIAN SENGKETA
Sengketa diselesaikan lebih dulu dengan musyawarah. Bila tidak tercapai dalam [30] hari, sengketa diselesaikan di Pengadilan Negeri [kota].

PASAL 10 - PENUTUP
Perubahan perjanjian hanya sah bila dibuat tertulis dan ditandatangani kedua pihak. Perjanjian dibuat rangkap 2 bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA                    PIHAK KEDUA
[meterai Rp 10.000]              [meterai Rp 10.000]
(nama jelas)                     (nama jelas)

SAKSI: 1. [nama]   2. [nama]

Penjelasan klausul yang paling sering bermasalah

Bagian ini yang biasanya tidak ada di contoh PDF. Berikut alasan tiap klausul penting ada.

PasalMengapa pentingKesalahan umum
2 Ruang lingkupBatas tugas masing-masing"Membantu pemasaran" tanpa rincian
4 Pembagian hasilSumber sengketa terbesarTidak menyebut dasar hitung (omzet atau laba)
5 Jangka waktuTanggal pasti mencegah tafsir gandaTidak ada aturan perpanjangan
7 PengakhiranJalan keluar yang sahTidak ada masa teguran
9 SengketaMenentukan tempat dan caraHanya "diselesaikan secara kekeluargaan"

Contoh hitungan: kafe di Gading Serpong dan pemasok roti

Contoh ini ilustrasi, bukan data nyata. Sebuah kafe di Gading Serpong menjual roti titipan dari usaha rumahan. Dalam sebulan, roti terjual senilai Rp 10.000.000. Biaya kemasan yang disepakati ditanggung bersama Rp 500.000.

KomponenHitunganHasil
Omzet rotiTerjual sebulanRp 10.000.000
Biaya kemasan bersamaDisepakati di Pasal 4Rp 500.000
Dasar bagi hasilRp 10.000.000 − Rp 500.000Rp 9.500.000
Bagian pemasok (60%)Rp 9.500.000 × 60%Rp 5.700.000
Bagian kafe (40%)Rp 9.500.000 × 40%Rp 3.800.000
Pembagian hasil roti titipan sebulan (contoh ilustrasi)
Bagian pemasok (60%)Rp 5.700.000

Dari dasar Rp 9.500.000

Bagian kafe (40%)Rp 3.800.000

Dari dasar Rp 9.500.000

Biaya kemasan bersamaRp 500.000

Dikurangi sebelum dibagi

Sumber: contoh ilustrasi, bukan data usaha nyata

Bila kafe terlambat membayar 10 hari dengan denda 0,1% per hari, dendanya Rp 5.700.000 × 0,1% × 10 = Rp 57.000. Angka sekecil ini terlihat sepele, tetapi tanpa Pasal 4 ayat 4 pemasok tidak punya dasar untuk menagihnya.

Bea meterai: berapa dan siapa yang menanggung

Menurut halaman Bea Meterai Direktorat Jenderal Pajak (dicek 30 Oktober 2026), tarif bea meterai sejak 1 Januari 2021 adalah Rp 10.000 dan dikenakan satu kali untuk setiap dokumen. Surat perjanjian termasuk dokumen yang bersifat perdata dan menjadi objek bea meterai.

  • Bea meterai terutang saat dokumen ditandatangani.
  • Pada dokumen yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, masing-masing pihak menanggung bea atas dokumen yang diterimanya.
  • Dokumen yang menyebut penerimaan uang lebih dari Rp 5.000.000 juga dikenai bea meterai.

Dengan kontrak rangkap dua di atas, tiap pihak memegang satu lembar bermeterai Rp 10.000. Meterai tidak menentukan sah atau tidaknya isi perjanjian. Bila dokumen terlanjur tanpa meterai, DJP menyediakan mekanisme pemeteraian kemudian.

Sebelum tanda tangan

Periksa sebelum menandatangani

0/6
Baca jugaContoh proposal kerjasama bisnisTemplate proposal untuk mengajak calon mitra sebelum kontrak dibuat.

Pertanyaan yang sering ditanyakan

Apa saja isi kontrak kerja sama dengan mitra usaha? Identitas para pihak, maksud dan tujuan, ruang lingkup, hak dan kewajiban, nilai dan pembagian hasil, jangka waktu, kerahasiaan, pengakhiran, keadaan memaksa, penyelesaian sengketa, dan tanda tangan.

Apakah kontrak kerja sama harus pakai meterai? Surat perjanjian adalah objek bea meterai Rp 10.000 per dokumen. Pada dokumen dua pihak, masing-masing pihak menanggung bea atas dokumen yang diterimanya.

Apakah perjanjian lisan sah? Pasal 1320 tidak mensyaratkan bentuk tertulis, sehingga perjanjian lisan tetap bisa mengikat. Namun sulit dibuktikan, jadi sebaiknya ditulis.

Apa bedanya MoU dengan kontrak kerja sama? MoU mencatat kesepahaman awal, sedangkan kontrak mengatur hak, kewajiban, uang, dan sanksi secara rinci.

Apakah perlu notaris? Tidak selalu untuk kerja sama sederhana. Untuk nilai besar, tanah, saham, atau waralaba, sebaiknya minta notaris atau advokat memeriksa.

Baca juga

Paket Nova Media LabMesin RamaiUntuk usaha lokal yang ingin tampil meyakinkan di depan calon mitra: Google Maps dan konten rutin yang terurus.Rp 2.900.000/bulan

Ditulis oleh

Tim Redaksi Nova Media Lab · Redaksi

Tim redaksi Nova Media Lab menyusun panduan praktis untuk pemilik usaha, penjual online, dan kreator di Indonesia. Setiap artikel dicek ke sumber resmi sebelum terbit dan diperbarui saat aturan atau fitur berubah.

Cara artikel ini dibuat

Disusun dengan bantuan AI dari riset dan sumber resmi yang kami tautkan, lalu dibaca ulang dan divalidasi oleh Tim Redaksi Nova Media Lab sebelum terbit, sesuai kebijakan redaksi kami.

Artikel terkait

Siap terlihat?

Ceritakan usaha Anda. Konsultasi pertama gratis, tanpa kewajiban.