Jawaban singkat
Kontrak kerja sama dengan mitra usaha harus memuat identitas para pihak, ruang lingkup, hak dan kewajiban, pembagian uang, jangka waktu, pengakhiran, dan cara menyelesaikan sengketa. Template 10 pasal di bawah bisa Anda salin, lengkap dengan penjelasan tiap klausul. Perjanjian tertulis dikenai bea meterai Rp 10.000 per dokumen, dan bagi dua pihak, masing-masing menanggung dokumen yang ia terima.
Contoh kontrak di hasil pencarian umumnya berupa PDF atau dokumen tanpa penjelasan. Anda tahu kalimatnya, tetapi tidak tahu mengapa klausul itu ada dan apa yang harus diubah untuk usaha Anda. Di sini setiap pasal diberi catatan singkat, ditambah contoh hitungan bagi hasil untuk usaha kecil.
Artikel ini panduan umum, bukan nasihat hukum. Untuk kerja sama bernilai besar, melibatkan tanah, saham, atau waralaba, minta notaris atau advokat memeriksa naskah akhirnya.
Poin penting
- Perjanjian sah bila memenuhi empat syarat Pasal 1320 KUHPerdata: sepakat, cakap, hal tertentu, dan sebab yang halal.
- Klausul yang paling sering diabaikan: cara pembagian uang, pengakhiran kerja sama, dan penyelesaian sengketa.
- Tulis angka dan tanggal, bukan kata seperti "secukupnya" atau "secepatnya".
- Bea meterai perjanjian Rp 10.000 per dokumen; pada dokumen dua pihak, masing-masing menanggung bea atas dokumen yang diterimanya.
- Proposal hanya menawarkan. Kontrak dibuat setelah kedua pihak setuju.
Kontrak, MoU, dan proposal: pilih yang mana
Kalau Anda masih mengajak calon mitra, mulai dari contoh proposal kerjasama. Kontrak dipakai ketika isi kerja sama sudah disepakati.
| Dokumen | Fungsi | Mengikat? |
|---|---|---|
| Proposal | Menawarkan ide kerja sama | Tidak |
| MoU | Mencatat kesepahaman awal | Tergantung isinya |
| Kontrak / perjanjian kerja sama | Mengatur hak, kewajiban, uang, dan sanksi | Ya, bagi para pihak |
Syarat sah kontrak menurut KUHPerdata
Menurut Pasal 1320 KUHPerdata, perjanjian sah bila memenuhi empat syarat (dicek 30 Oktober 2026 lewat ulasan Binus). Dua syarat pertama menyangkut orangnya, dua berikutnya menyangkut isinya.
| Syarat | Jenis | Bila tidak terpenuhi |
|---|---|---|
| Sepakat para pihak (tanpa paksaan, penipuan, atau kekhilafan) | Subjektif | Dapat dibatalkan |
| Cakap membuat perjanjian (dewasa, tidak di bawah pengampuan) | Subjektif | Dapat dibatalkan |
| Suatu hal tertentu | Objektif | Batal demi hukum |
| Sebab yang halal (tidak melanggar hukum, kesusilaan, ketertiban umum) | Objektif | Batal demi hukum |
Pasal 1338 menegaskan bahwa perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya, dan tidak dapat ditarik kembali sepihak. Karena itu isi kontrak harus Anda baca sampai habis sebelum tanda tangan.
Template kontrak kerja sama (10 pasal)
Salin blok ini, lalu ganti isi dalam kurung siku. Contoh ini cocok untuk kerja sama jasa atau bagi hasil antara dua usaha kecil.
SURAT PERJANJIAN KERJA SAMA
Nomor: [nomor/bulan/tahun]
Pada hari ini, [hari], tanggal [tanggal], bertempat di [kota], kami yang bertanda tangan di bawah ini:
1. Nama : [nama lengkap]
Jabatan : [pemilik / direktur] [nama usaha]
NIK : [16 digit]
Alamat : [alamat]
Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. Nama : [nama lengkap]
Jabatan : [pemilik / direktur] [nama usaha]
NIK : [16 digit]
Alamat : [alamat]
Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.
Kedua pihak sepakat mengadakan kerja sama dengan ketentuan berikut.
PASAL 1 - MAKSUD DAN TUJUAN
Kerja sama ini bertujuan [uraian, mis. menjual produk PIHAK PERTAMA di gerai PIHAK KEDUA].
PASAL 2 - RUANG LINGKUP
(1) PIHAK PERTAMA menyediakan [barang / jasa / modal].
(2) PIHAK KEDUA menyediakan [tempat / tenaga / pemasaran].
(3) Hal di luar poin di atas tidak termasuk kerja sama ini.
PASAL 3 - HAK DAN KEWAJIBAN
(1) PIHAK PERTAMA wajib [...] dan berhak [...].
(2) PIHAK KEDUA wajib [...] dan berhak [...].
(3) Kedua pihak wajib membuat laporan [mingguan / bulanan] paling lambat tanggal [5].
PASAL 4 - NILAI DAN PEMBAGIAN HASIL
(1) Hasil usaha dihitung dari [omzet / laba bersih] setelah dikurangi [biaya yang disebut jelas].
(2) Pembagian: PIHAK PERTAMA [60]%, PIHAK KEDUA [40]%.
(3) Pembayaran dilakukan paling lambat tanggal [10] setiap bulan melalui rekening [bank, nomor, nama].
(4) Keterlambatan dikenai denda [0,1]% per hari dari jumlah terutang, paling banyak [5]%.
PASAL 5 - JANGKA WAKTU
Perjanjian berlaku [12] bulan sejak [tanggal mulai] sampai [tanggal berakhir], dan dapat diperpanjang secara tertulis paling lambat [30] hari sebelum berakhir.
PASAL 6 - KERAHASIAAN
Kedua pihak menjaga kerahasiaan harga, data pelanggan, dan informasi usaha selama kerja sama dan [2] tahun setelahnya.
PASAL 7 - PENGAKHIRAN
(1) Salah satu pihak boleh mengakhiri perjanjian dengan pemberitahuan tertulis [30] hari sebelumnya.
(2) Bila salah satu pihak lalai dan tidak memperbaiki dalam [14] hari setelah diberi teguran tertulis, pihak lain berhak mengakhiri perjanjian.
PASAL 8 - KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)
Kejadian di luar kendali para pihak (bencana alam, kebakaran, kebijakan pemerintah) membebaskan pihak terdampak dari denda, dengan syarat memberi tahu pihak lain secara tertulis dalam [7] hari.
PASAL 9 - PENYELESAIAN SENGKETA
Sengketa diselesaikan lebih dulu dengan musyawarah. Bila tidak tercapai dalam [30] hari, sengketa diselesaikan di Pengadilan Negeri [kota].
PASAL 10 - PENUTUP
Perubahan perjanjian hanya sah bila dibuat tertulis dan ditandatangani kedua pihak. Perjanjian dibuat rangkap 2 bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.
PIHAK PERTAMA PIHAK KEDUA
[meterai Rp 10.000] [meterai Rp 10.000]
(nama jelas) (nama jelas)
SAKSI: 1. [nama] 2. [nama]
Penjelasan klausul yang paling sering bermasalah
Bagian ini yang biasanya tidak ada di contoh PDF. Berikut alasan tiap klausul penting ada.
| Pasal | Mengapa penting | Kesalahan umum |
|---|---|---|
| 2 Ruang lingkup | Batas tugas masing-masing | "Membantu pemasaran" tanpa rincian |
| 4 Pembagian hasil | Sumber sengketa terbesar | Tidak menyebut dasar hitung (omzet atau laba) |
| 5 Jangka waktu | Tanggal pasti mencegah tafsir ganda | Tidak ada aturan perpanjangan |
| 7 Pengakhiran | Jalan keluar yang sah | Tidak ada masa teguran |
| 9 Sengketa | Menentukan tempat dan cara | Hanya "diselesaikan secara kekeluargaan" |
Contoh hitungan: kafe di Gading Serpong dan pemasok roti
Contoh ini ilustrasi, bukan data nyata. Sebuah kafe di Gading Serpong menjual roti titipan dari usaha rumahan. Dalam sebulan, roti terjual senilai Rp 10.000.000. Biaya kemasan yang disepakati ditanggung bersama Rp 500.000.
| Komponen | Hitungan | Hasil |
|---|---|---|
| Omzet roti | Terjual sebulan | Rp 10.000.000 |
| Biaya kemasan bersama | Disepakati di Pasal 4 | Rp 500.000 |
| Dasar bagi hasil | Rp 10.000.000 − Rp 500.000 | Rp 9.500.000 |
| Bagian pemasok (60%) | Rp 9.500.000 × 60% | Rp 5.700.000 |
| Bagian kafe (40%) | Rp 9.500.000 × 40% | Rp 3.800.000 |
Dari dasar Rp 9.500.000
Dari dasar Rp 9.500.000
Dikurangi sebelum dibagi
Sumber: contoh ilustrasi, bukan data usaha nyata
Bila kafe terlambat membayar 10 hari dengan denda 0,1% per hari, dendanya Rp 5.700.000 × 0,1% × 10 = Rp 57.000. Angka sekecil ini terlihat sepele, tetapi tanpa Pasal 4 ayat 4 pemasok tidak punya dasar untuk menagihnya.
Bea meterai: berapa dan siapa yang menanggung
Menurut halaman Bea Meterai Direktorat Jenderal Pajak (dicek 30 Oktober 2026), tarif bea meterai sejak 1 Januari 2021 adalah Rp 10.000 dan dikenakan satu kali untuk setiap dokumen. Surat perjanjian termasuk dokumen yang bersifat perdata dan menjadi objek bea meterai.
- Bea meterai terutang saat dokumen ditandatangani.
- Pada dokumen yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, masing-masing pihak menanggung bea atas dokumen yang diterimanya.
- Dokumen yang menyebut penerimaan uang lebih dari Rp 5.000.000 juga dikenai bea meterai.
Dengan kontrak rangkap dua di atas, tiap pihak memegang satu lembar bermeterai Rp 10.000. Meterai tidak menentukan sah atau tidaknya isi perjanjian. Bila dokumen terlanjur tanpa meterai, DJP menyediakan mekanisme pemeteraian kemudian.
Sebelum tanda tangan
Periksa sebelum menandatangani
0/6Pertanyaan yang sering ditanyakan
Apa saja isi kontrak kerja sama dengan mitra usaha? Identitas para pihak, maksud dan tujuan, ruang lingkup, hak dan kewajiban, nilai dan pembagian hasil, jangka waktu, kerahasiaan, pengakhiran, keadaan memaksa, penyelesaian sengketa, dan tanda tangan.
Apakah kontrak kerja sama harus pakai meterai? Surat perjanjian adalah objek bea meterai Rp 10.000 per dokumen. Pada dokumen dua pihak, masing-masing pihak menanggung bea atas dokumen yang diterimanya.
Apakah perjanjian lisan sah? Pasal 1320 tidak mensyaratkan bentuk tertulis, sehingga perjanjian lisan tetap bisa mengikat. Namun sulit dibuktikan, jadi sebaiknya ditulis.
Apa bedanya MoU dengan kontrak kerja sama? MoU mencatat kesepahaman awal, sedangkan kontrak mengatur hak, kewajiban, uang, dan sanksi secara rinci.
Apakah perlu notaris? Tidak selalu untuk kerja sama sederhana. Untuk nilai besar, tanah, saham, atau waralaba, sebaiknya minta notaris atau advokat memeriksa.
Baca juga
- Contoh proposal kerjasama bisnis: mengajak calon mitra sebelum kontrak dibuat.
- Contoh surat penawaran: menawarkan barang atau jasa dengan harga dan syarat.
- Contoh invoice DP: menagih uang muka setelah kontrak ditandatangani.
- Rate card template: menyusun tarif jasa sebagai dasar nilai kontrak.
- Pajak penghasilan UMKM: pajak atas penghasilan dari kerja sama.
Sumber
- Direktorat Jenderal Pajak: Bea Meterai · diakses 30 Oktober 2026
- Binus Accounting: Memahami 4 Syarat Sah Perjanjian di Mata Hukum · diakses 30 Oktober 2026
- Mekari Sign: Contoh Surat Perjanjian Kerjasama (pembanding struktur) · diakses 30 Oktober 2026



